RESPON MAHASISWA PAPUA JOGJAKARTA TERHADAP WABAH DIARE-KOLERA DARI KAB.NABIRE, DOGIYAI, PANIAI HINGGA TIMIKA

Jogjakarta,Senin 06 oktober 2008
Jogja(BA-PA),Kejadian luar biasa yang melanda pegunungan tengah Papua antara lain wilayahn lemba kamuu, kabupaten Nabire dan Desa Kebo kabupaten Paniai serta beberapa daerah di sekitarnya terjadi kasus penyakit (wabah) diara-kolera. Sejak 6 April 2008 sampai saat ini, dimana telah menelan nyawa 355 orang dewasa dan anak-anak dan ini bukan karna factor kebersihan saja tetapi ada factor lain yang menyebabkan itu.Menanggapi hal ini Mahasiswa Papua jogjakarta yang di dominasi mahasiswa Paniai dan Nabire yang ada di Jogjakarta dengan menamakan diri SOLIDARITAS PELAJAR/MAHASISWA PEDULI HIDUP SEHAT MASYARAKAT PRIBUMI PAPUA dengan kordinator aksi Emanuel Gobay, pada 6 oKtober 2008 mengadakan aksi turun jalan dengan melakukan orasi dari depan kantor DPRD propinsi Jogjakarta, menuju Kepatihan (kantor Gubernur Jogjakarta) lalu berakhir di depan perempatan kantor pos pusat. Mahasiswa nyatakan keprihatinan dan meminta kepada Bupati Nabire, Bupati Paniai, Bupati Dogiyai, Gubernur Propinsi Papua, serta pemerintah pusat agar :
1. Mengambil Langka pro aktif segera dangan mengirim tim medis yang propesional ke lapangan untuk melakukan pengobatan bagi masyarakat yang menderita di tempat kejadian/wabah tersebut;
2. Melakukan tindakan pemulihan atas segala dampak buruk baik fisik, mental, dan social yang ditimbulkan oleh wabah tersebut. Juga tindakan pencegahan, misalnya berupa pelatihan SAR kepada rakyat di kedua kabupaten supaya apabila terjadi lagi di kemudian hari maka, masyarakat sudah siap untuk menanganinya sendiri.
3. Membangun infrastruktur kesehatan baru di daerah-daerah terpencil di papua lengkap dengan tambahan tenaga medis,bukan hanya untuk mengatasi penyakit yang sudah ada, tapi bersifat pencegahan dengan memberikan pendidikan-pendidikan pola hidup sehat;
4. Tidak menyibukkan diri dengan pemekaran dan jabatan politik semata, melaikan memberikan pelayanan kesehatan bermutu seperti diperintahkan pasal 59 UU no.21/2001 tentang Otsus dan system kesehatan pangan yang mendukung terjaminnya gizi yang baik;
5. Mengkaji/menyelidiki mendalami tentang penyebab sesungguhnya dari wabah diare-kolera ini dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat luas agar dapat menghentikan segala praduga dan kecemasan yang sedang berkembang.
Kepada Tokoh agama, tokoh adat,tokoh perempuan dan tokoh pemuda serta seluruh lapisan masyarakat agar turut mendesak pemerintah agar Memberikan layanan kesehatan gratis dan berkualitas untuk rakyat Papua !!!
Setelah turun ke jalan mahasiswa Paniai nabire melakukan evaluasi kegiatan di asrama mahasiswa papua Jl.kusumanegara 119. Mahasiswa akan menungguh respon dari pemerintah terhadap kasus ini jika tidak ada respon dari pemerintah maka mahasiswa akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi sampai ada respon dari pemerintah daerah maupun pusat. Dengan bantuk aksi turun jalan atau penelitian serta seminar nasional.
Di waktu yang berbedah kami mendapatkan informasi melalui WEB timika (PAPOS) 6 oktober 2008 “-Hingga September 2008, telah terjadi 990 kasus diare yang menyerang penduduk yang bermukim di pesisir selatan Kabupaten Mimika diantaranya di Kekwa Distrik Mimika Tengah, Mapurujaya Distrik Mimika Timur, Manasari Distrik Mimika Timur Jauh, Fakafuku Distrik Agimuga dan Noema serta Wapu Distrik Jita, Wakia Distrik Mimika Barat Tengah dan juga Umpliga Distrik Jita. Dari 990 kasus diare tersebut, tercatat 30 orang dinyatakan meninggal dunia”
Dan kagetnya lagi ternyata wabah ini sudah memasuki kabupaten timika, apakah nantinya akan mewabah di seluruh papua.
Kalau di cermati ada faktor keterlambatan penanganan yang di lakuakan oleh pemerintah membuat kasus ini semakin bertambah dan banyak jiwa yang meninggal. Ada banyak alasan yang di ambil pemerintah untuk membelah diri seperti faktor geografis, ketiadaan transportasi dan alasan lainnya yang masuk akal tetapi sebenarnya berbohong. Dan Pemerintah lebih memilih mengurusi Pilkada, caleg,partai dan persoalan-persoalan lain yang sebenarnya itu bukan perioritas pertama.Pihak gereja, LSM dan masyarakat sudah melakukan hal-hal yang bisa dilakukan sesuai kemampuannya tetapi kenapa pemerintah tidak maksimal melihat kasus ini, di mana kepemimpinanmu, dimana harga dirimu, dimana tanggungjawabmu. Kami tunggu saja, semoga pemerintah akan mempu menjawab tuntutan rakyatnya.(Mdxp)