Yang menjadi pertanyaan isu HIV AIDS tidak dilihat sebagai suatu masalah yang serius dan harus di prioritaskan pada urutan atas oleh pemerintah papua. sehingga terkesan hanya di kerjakan oleh mereka-mereka yang memang mempunyai hati untuk isu ini.
Kami sampaikan kalau pemerintah buta alias tidak melihat isu ini dengan baik maka papua akan habis dengan HIV/AIDS pada beberapa waktu ke depan.
Data kasus HIV/AIDS 31 desember 2007 berjumlah 3.629 sedangkan jumlah penduduk papua kurang lebih 2,4 juta jiwa saja. itu jumlah kasus yang cukup besar untuk ukuran penduduk papua. kalo di estimasi jumlah kasus ini maka ternyata akan banyak orang papua yang sudah tertular HIV.
realisasi anggaran APBD untuk HIV tahun 2007 tidak sampai 1 M. sedangkan yang harus di kerjakan cukup banyak. kasihan teman2 yg di KPA (komisi penanggulangan AIDS). jadinya program tdk jalan.
Dan pemerintah hanya terkesan berharap dari LSM, Donatur,NGO, masyarakat.
melihat perhatian yang kurang maksimal maka HIV akan bisa menguasai orang papua.
selamat berjuang. (Medexp)
Sabtu, 13 September 2008
Selasa, 09 September 2008
Mempunyai anak adalah prioritas bagi banyak perempuan HIV-positif
Oleh: Tim Horn, aidsmeds.com Tgl. laporan: 7 Agustus 2008
Perempuan HIV-positif dalam jumlah yang bermakna yang disurvei dalam penelitian di Universitas Johns Hopkins, berpendapat bahwa dapat diterima apabila perempuan yang hidup dengan HIV menjadi hamil, dengan separuh peserta melaporkan bahwa mereka berniat memulai atau tetap mendapatkan anak. Hal ini dilaporkan pada peneliti pada International AIDS Conference ke-17 di Meksiko. Tetapi banyak perempuan tidak menyadari bahwa terapi antiretroviral (ART), apabila dipakai selama kehamilan dan kelahiran, dapat secara bermakna mengurangi risiko penularan HIV pada bayi..
ART bermanfaat untuk memperpanjang hidup, dan bila dipakai selama kehamilan dan kelahiran adalah efektif untuk mencegah penularan HIV dari-ibu-ke-bayi (MTCT). Oleh karena itu, melahirkan anak di antara ibu yang hidup dengan HIV sangat dipertimbangkan sebagai kemungkinan medis dan etika. Namun, baru sedikit yang diketahui tentang sikap atau pengetahuan mengenai MTCT di antara perempuan HIV-positif yang dalam usia subur.
Untuk meneliti hal ini, para peneliti John Hopkins melakukan survei terhadap 181 perempuan HIV-positif yang dirawat di salah satu dari dua klinik di Baltimore. Usia rata-rata peserta adalah 32 tahun, dengan 26% di bawah 30 tahun. Kurang lebih 94% adalah berkulit hitam. Sebagai tambahan, 65% sudah memiliki paling sedikit satu anak, 65% lajang, dan 67% penerima santunan pemerintah.
Sehubungan dengan pandangan mereka tentang kehamilan dan melahirkan anak, 68% mengatakan bahwa dapat diterima apabila perempuan HIV-positif menjadi hamil. Delapan puluh lima persen mengatakan bahwa dapat diterima apabila perempuan HIV-positif mengadopsi anak. Tingkat penerimaan terbesar, para peneliti melaporkan, adalah di antara peserta survei yang paling muda.
Persentase perempuan yang lebih tinggi, khususnya yang di bawah 30 tahun, ingin – dan merencanakan – memiliki anak atau ingin mendapatkan anak lagi. Di antara peserta survei, 48% ingin memiliki anak dan 44% berencana punya anak. Di antara perempuan yang di bawah 30 tahun, 67% ingin memiliki anak dan berencana punya anak atau terus memiliki anak. Sedangkan pada perempuan yang di atas 30 tahun, 36% ingin memiliki anak dan 28% berencana punya anak atau terus memiliki anak.
Enam puluh tujuh persen perempuan yang disurvei mengatakan bahwa sudah membahas masalah kehamilan dan kelahiran dengan dokternya. Tetapi, tidak jelas pada laporan tentang persentase perempuan yang sudah memiliki anak – sehingga menerima perawatan dan konseling kehamilan, sejak terinfeksi HIV. Tetapi banyak (64%), yang melaporkan bahwa merekalah yang mulai membahas masalah ini dengan dokternya.
Sebagian besar perempuan – 62% – terlalu membesar-besarkan risiko penularan HIV pada bayi selama kehamilan dan kelahiran. Dengan perawatan yang sesuai dan ART yang menekan viral load ke tingkat tidak terdeteksi, risiko penularan HIV adalah 1-2%. Perempuan dalam penelitian ini, rata-rata memperkirakan risikonya sebesar 18%.
Kurang lebih 62 % perempuan dalam penelitian ini membesar-besarkan risiko. Lima belas persen menyediakan perkiraan secara tepat. Dua puluh tiga persen, para peneliti melaporkan, meremehkan risiko, berpendapat bahwa tidak ada risiko apabila perempuan menerima ART.
Temuan ini, para penulis menyimpulkan, memberi kesan bahwa para dokter sebaiknya membahas tentang perencanaan mempunyai anak, pembuahan dan kehamilan dengan seluruh perempuan HIV-positif.
Artikel asli: Having Children a Priority for Many Positive Women
http://spiritia.or.id/news/bacanews.php?nwno=0974
Perempuan HIV-positif dalam jumlah yang bermakna yang disurvei dalam penelitian di Universitas Johns Hopkins, berpendapat bahwa dapat diterima apabila perempuan yang hidup dengan HIV menjadi hamil, dengan separuh peserta melaporkan bahwa mereka berniat memulai atau tetap mendapatkan anak. Hal ini dilaporkan pada peneliti pada International AIDS Conference ke-17 di Meksiko. Tetapi banyak perempuan tidak menyadari bahwa terapi antiretroviral (ART), apabila dipakai selama kehamilan dan kelahiran, dapat secara bermakna mengurangi risiko penularan HIV pada bayi..
ART bermanfaat untuk memperpanjang hidup, dan bila dipakai selama kehamilan dan kelahiran adalah efektif untuk mencegah penularan HIV dari-ibu-ke-bayi (MTCT). Oleh karena itu, melahirkan anak di antara ibu yang hidup dengan HIV sangat dipertimbangkan sebagai kemungkinan medis dan etika. Namun, baru sedikit yang diketahui tentang sikap atau pengetahuan mengenai MTCT di antara perempuan HIV-positif yang dalam usia subur.
Untuk meneliti hal ini, para peneliti John Hopkins melakukan survei terhadap 181 perempuan HIV-positif yang dirawat di salah satu dari dua klinik di Baltimore. Usia rata-rata peserta adalah 32 tahun, dengan 26% di bawah 30 tahun. Kurang lebih 94% adalah berkulit hitam. Sebagai tambahan, 65% sudah memiliki paling sedikit satu anak, 65% lajang, dan 67% penerima santunan pemerintah.
Sehubungan dengan pandangan mereka tentang kehamilan dan melahirkan anak, 68% mengatakan bahwa dapat diterima apabila perempuan HIV-positif menjadi hamil. Delapan puluh lima persen mengatakan bahwa dapat diterima apabila perempuan HIV-positif mengadopsi anak. Tingkat penerimaan terbesar, para peneliti melaporkan, adalah di antara peserta survei yang paling muda.
Persentase perempuan yang lebih tinggi, khususnya yang di bawah 30 tahun, ingin – dan merencanakan – memiliki anak atau ingin mendapatkan anak lagi. Di antara peserta survei, 48% ingin memiliki anak dan 44% berencana punya anak. Di antara perempuan yang di bawah 30 tahun, 67% ingin memiliki anak dan berencana punya anak atau terus memiliki anak. Sedangkan pada perempuan yang di atas 30 tahun, 36% ingin memiliki anak dan 28% berencana punya anak atau terus memiliki anak.
Enam puluh tujuh persen perempuan yang disurvei mengatakan bahwa sudah membahas masalah kehamilan dan kelahiran dengan dokternya. Tetapi, tidak jelas pada laporan tentang persentase perempuan yang sudah memiliki anak – sehingga menerima perawatan dan konseling kehamilan, sejak terinfeksi HIV. Tetapi banyak (64%), yang melaporkan bahwa merekalah yang mulai membahas masalah ini dengan dokternya.
Sebagian besar perempuan – 62% – terlalu membesar-besarkan risiko penularan HIV pada bayi selama kehamilan dan kelahiran. Dengan perawatan yang sesuai dan ART yang menekan viral load ke tingkat tidak terdeteksi, risiko penularan HIV adalah 1-2%. Perempuan dalam penelitian ini, rata-rata memperkirakan risikonya sebesar 18%.
Kurang lebih 62 % perempuan dalam penelitian ini membesar-besarkan risiko. Lima belas persen menyediakan perkiraan secara tepat. Dua puluh tiga persen, para peneliti melaporkan, meremehkan risiko, berpendapat bahwa tidak ada risiko apabila perempuan menerima ART.
Temuan ini, para penulis menyimpulkan, memberi kesan bahwa para dokter sebaiknya membahas tentang perencanaan mempunyai anak, pembuahan dan kehamilan dengan seluruh perempuan HIV-positif.
Artikel asli: Having Children a Priority for Many Positive Women
http://spiritia.or.id/news/bacanews.php?nwno=0974
Jumat, 05 September 2008
Otonomi khusus dan HIV AIDS
Pemerintah Papua tolong pikirkan pemekaran kabupaten yang cukup banyak.
masyarakat di kampung belum siap untuk menyambut kabupaten baru itu dengan segala macam bidang yang akan menuntut mereka untuk harus menguasai itu. sedangkan proses untuk menuju kesitu tidak mudah. akhirnya banyak sector, bukan di kuasai oleh masyarakat lokal tetapi di kuasai oleh mereka yang dari luar daerah. dan secara tidak langsung akan menimbulkan kecemburuhan sosial.
Oleh sebab itu Pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten harus bisa melihat hal itu. jangan karna keinginan kelompok tertentu kabupaten di mekarkan ataupun propinsi.
kami tahu kalau informasi ini bukan informasi baru, tetapi dengan hadirnya banyak pemekaran kabupaten, maka hadir juga uang yang begitu banyak, sehingga konsumsi akan kebutuhan apa saja akan meningkat. salah satunya adalah seks dan minuman yang beralkohol, yang penyebabnya bisa tertular HIV karna menyalagunakan uang yang banyak tadi. Dan pemerintah daerah harus mampu membuat gebrakan untuk mengontrol anggotanya yang prilakuanya seperti itu.
JAYAPURA (PAPOS),Jumat 5 agustus 2008 -Dua persoalan besar dan krusial yang merusak jati diri dan membunuh kehidupan rakyat Papua yaitu Korupsi di kalangan birokrasi dan penyebaran penyakit yang mematikan HIV/AIDS. Demikian disampaikan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH pada saat tatap muka dengan para pemimpin Gereja-Gereja Kristen di Papua di Gedung Negara dalam siaran pers yang diterima Papua Pos, Kamis (4/9) malam. Menurut Gubernur Suebu, HIV/AIDS dan Korupsi hanya bisa diobati dengan satu pertobatan yang sungguh-sungguh.
Pertobatan adalah jawaban yang sangat tepat, tetapi kenyataan di lapangan, beberapa masyarakat tidak melihat perilaku mereka adalah perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. makanya mereka dengan tanpa bersalah tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan yang dapat membunuh dirinya sendiri dan orang lain.
Ada ide yang sedikit bodoh ( bagaimana kalau setiap kenaikan pangkat PNS, atau test PNS di sertakan dengan persyaratan surat bebas HIV dari klinik atau RS tempat test HIV. dengan catatan jika ada yan positif HIV mereka tidak akan di bedahkan dengan orang lain dalam prose kenaikan pangkat PNS atau test PNS, untuk perlakuannya. surat ini memberi peringatan secara pribadi kalau jika saya mengajukan kenaikan pangkat atau test PNS, bagaimana kalau saya positif HIV, sehingga perasaan rasa takut terhadap pribadi,keluarga, teman kerja ataupun masyarakat, akan membuat dia untuk mengontrol hidup lebih baik, tetapi harus di tangani dengan menjaga kerahasiaannya).
Memang bukan PNS atau calon PNS yang baresiko tertular HIV tapi kita semua bias tertular dengan perilaku yang buruk. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah penularan HIV.
semoga papua akan bebas dari HIV suatu saat.(medexp)
masyarakat di kampung belum siap untuk menyambut kabupaten baru itu dengan segala macam bidang yang akan menuntut mereka untuk harus menguasai itu. sedangkan proses untuk menuju kesitu tidak mudah. akhirnya banyak sector, bukan di kuasai oleh masyarakat lokal tetapi di kuasai oleh mereka yang dari luar daerah. dan secara tidak langsung akan menimbulkan kecemburuhan sosial.
Oleh sebab itu Pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten harus bisa melihat hal itu. jangan karna keinginan kelompok tertentu kabupaten di mekarkan ataupun propinsi.
kami tahu kalau informasi ini bukan informasi baru, tetapi dengan hadirnya banyak pemekaran kabupaten, maka hadir juga uang yang begitu banyak, sehingga konsumsi akan kebutuhan apa saja akan meningkat. salah satunya adalah seks dan minuman yang beralkohol, yang penyebabnya bisa tertular HIV karna menyalagunakan uang yang banyak tadi. Dan pemerintah daerah harus mampu membuat gebrakan untuk mengontrol anggotanya yang prilakuanya seperti itu.
JAYAPURA (PAPOS),Jumat 5 agustus 2008 -Dua persoalan besar dan krusial yang merusak jati diri dan membunuh kehidupan rakyat Papua yaitu Korupsi di kalangan birokrasi dan penyebaran penyakit yang mematikan HIV/AIDS. Demikian disampaikan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH pada saat tatap muka dengan para pemimpin Gereja-Gereja Kristen di Papua di Gedung Negara dalam siaran pers yang diterima Papua Pos, Kamis (4/9) malam. Menurut Gubernur Suebu, HIV/AIDS dan Korupsi hanya bisa diobati dengan satu pertobatan yang sungguh-sungguh.
Pertobatan adalah jawaban yang sangat tepat, tetapi kenyataan di lapangan, beberapa masyarakat tidak melihat perilaku mereka adalah perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. makanya mereka dengan tanpa bersalah tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan yang dapat membunuh dirinya sendiri dan orang lain.
Ada ide yang sedikit bodoh ( bagaimana kalau setiap kenaikan pangkat PNS, atau test PNS di sertakan dengan persyaratan surat bebas HIV dari klinik atau RS tempat test HIV. dengan catatan jika ada yan positif HIV mereka tidak akan di bedahkan dengan orang lain dalam prose kenaikan pangkat PNS atau test PNS, untuk perlakuannya. surat ini memberi peringatan secara pribadi kalau jika saya mengajukan kenaikan pangkat atau test PNS, bagaimana kalau saya positif HIV, sehingga perasaan rasa takut terhadap pribadi,keluarga, teman kerja ataupun masyarakat, akan membuat dia untuk mengontrol hidup lebih baik, tetapi harus di tangani dengan menjaga kerahasiaannya).
Memang bukan PNS atau calon PNS yang baresiko tertular HIV tapi kita semua bias tertular dengan perilaku yang buruk. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah penularan HIV.
semoga papua akan bebas dari HIV suatu saat.(medexp)
Langganan:
Postingan (Atom)
